Ironi Hari Anak Nasional

Anak merupakan fase kehidupan yang dianggap cukup penting oleh bangsa ini. Setidaknya inilah yang tergambar ketika tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional setiap tahunnya. Meskipun gaungnya tidak semeriah perayaan hari kemerdekaan atau Hari Kartini, tapi apresiasi terhadap keberadaan anak-anak di negeri ini patut disambut dengan hangat. Penting untuk kita ketahui bahwa ternyata fase anak-anak tidak melulu berisi canda tawa dan arena bermain. Ternyata terdapat beribu masalah kompleks yang butuh untuk segera dituntaskan jika memang pemerintah serius untuk memikirkan kondisi anak-anak yang tumbuh dan berkembang di negeri Indonesia ini. Sehingga kedepannya tidak hanya sebatas perayaan Hari Anak yang monoton, tetapi faktanya kualitas anak Indonesia justru bobrok tergerus dahsyatnya dinamisme jaman. Karena alasan itulah tulisan ini dibuat.

Anak Indonesia masih lekat dengan kebodohan. Masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa murid sekolah dasar di daerah Pematang Siantar, Sumatera Utara, harus rela belajar di lantai tanpa meja dan kursi. Hal ini terjadi akibat sekolah mereka telah “ditukar guling” oleh pemerintah daerah untuk kemudian dibangun perhotelan dan pusat bisnis. Kasus ini hanyalah satu diantara banyak contoh lainnya yang intinya memperlihatkan bagaimana kualitas pendidikan anak di Indonesia. Sekiranya pemerintah daerah peduli dengan kemajuan pendidikan anak di wilayahnya mustahil mereka akan melakukan tukar guling tersebut, tetapi kenyataannya? Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah sebesar 20% sepertinya baru sebatas wacana. Buktinya, masih banyak gedung sekolah yang rusak dan tidak layak pakai. Berapa banyak tenaga pengajar yang “terpaksa” mengajar karena gajinya sangat rendah bahkan ada yang sampai tidak digaji.

Pendidikan adalah salah satu bentuk kebutuhan pokok seorang individu. Tidak cukup hanya dengan pangan, sandang dan papan, tetapi juga pendidikan diikuti dengan kesehatan dan keamanan. Kiranya pemerintah pusat maupun daerah mau serius, tidak sulit untuk bisa mencetak generasi yang cerdas. Jadikanlah institusi pendidikan sebagai fasilitas umum yang bisa diakses oleh siapa saja, tanpa melihat status ekonominya. Pemerintah bisa mengupayakan pendidikan gratis, tanpa embel-embel di belakang. Misal, uang SPP per bulan dijadikann gratis tetapi buku cetak yang berharga tidak murah harus dibeli oleh orangtua. Fasilitas men-download buku cetak juga terbukti tidak efektif karena masih banyak masyarakat kita yang awam dengan teknologi informasi semacam internet.

Terlebih lagi, anak Indonesia juga rentan dengan dunia kriminalitas. Kasus perdagangan anak, pencurian atau tindakan asusila pernah menyeret anak-anak sebagai korban bahkan pelakunya. Celakanya, pemerintah melalui pihak kejaksaan biasanya memilih untuk menghukum anak-anak ini dengan hukuman layaknya orang dewasa, seperti dijebloskan ke dalam penjara. Aktifitas menyamakan kedudukan pelaku kejahatan dewasa dengan anak-anak adalah salah satu kesalahan terbesar aparat hukum negeri ini. Terlepas dari alasan untuk memberi efek jera, citra sebagai seorang kriminal akan selamanya membekas pada diri anak yang bersangkutan. Belum lagi stereotipe masyarakat kita yang cenderung apatis memandang seseorang yang pernah dipenjara. Terlebih lagi, anak-anak yang menjadi korban perdagangan atau trafficking juga tidak luput dari keprihatinan kita. Mereka dijadikan komoditi untuk mengeruk keuntungan bagi segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Menjadi pedagang asongan, penjual koran atau yang lebih kejam lagi dipaksa untuk melayani syahwat para lelaki hidung belang. Pembahasan yang terakhir ini sering kali disamarkan dengan dalih kemiskinan. Para orangtua yang merasa tidak sanggup membiayai hidup anaknya akhirnya mengiyakan anaknya untuk “dijual”. Kemiskinan memang sanggup membuat seseorang berbuat apa saja. Akan tetapi, selama sistem ekonomi yang diterapkan di negara kita tetap pro kepada para konglomerat Kapitalis maka sampai kapan pun kemiskinan akan semakin menjadi-jadi begitupun masalah trafficking anak.

Masalah yang saat ini dihadapi anak-anak Indonesia sangat kompleks. Namun, solusi yang bisa ditempuh tidaklah kompleks. Semuanya bersumber dari mau tidaknya penguasa negeri ini untuk membenahi sistem yang mereka terapkan. Sistem yang ada selama ini telah menjauhkan anak-anak kita dari kualitasnya yang unggul. Sistem Kapitalisme-Sekuler berhasil menjadikan Liberalisme sebagai sendi aktifitasnya. Hal ini bisa kita lihat dari masalah pendidikan terlebih dahulu. Kita tidak akan membahas mereka yang “dizhalimi” pemerintah karena tidak sanggup membiayai sekolah anaknya. Kita fokuskan pembahasan ini pada orientasi orangtua ketika menyekolahkan anaknya. Mayoritas orangtua pastilah menginginkan anaknya bisa meraih perangkat teratas di kelasnya. Ini berarti standar keberhasilan seorang anak dalam pendidikannya adalah nilai akademik yang tinggi. Dari sini akan bermunculan kasus suap-menyuap untuk bisa masuk ke sekolah unggulan, mencontek, ijazah palsu, dan lain-lain.

Esensi pendidikan sebenarnya tidak hanya sebatas pendidikan formal di sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi lebih menekankan pada kemampuan intelektual anak. Sedangkan dari segi kecerdasan emosinya anak akan menjadi labil, belum lagi masalah kekuatan spiritual anak. Maka tidak salah mengapa banyak bermunculan kasus kriminalitas anak. Sedikit menegok kepada Islam, agama yang sempurna ini mengajarkan bagaimana pendidikan itu seharusnya dilakukan. Dimulai dari institusi yang terkecil yakni keluarga. Ibu sebagai seorang pengatur rumah tangga diharapkan mampu menjadi pendidik utama anak-anaknya. Kecerdasan spiritual dan emosi anak dibina sedari kecil, begitupun intelektualitasnya. Hanya saja, sehebat apapun seorang ibu tidak akan mampu menandingi kehebatan sebuah sistem. Ketika anak keluar dari halaman rumahnya, Ia akan mulai bersentuhan dengan sistem yang kental dengan nuansa liberal tadi. Anak-anak akhirnya akan merasa minder jika orangtuanya tidak sekaya orangtua temannya, atau yang semisalnya.

Namun, membicarakan anak pasti tidak luput dari membicarakan orangtuanya. Anak yang terbiasa dengan sistem sosial kemasyarakatan yang liberal lambat laun akan ikut tergerus jika orangtua lepas kendali terhadapnya. Apalagi jika orangtua yang malah terseret arus liberalisme juga. Meganggap bahwa anak hanyalah rintangan untuk meraih karir yang lebih tinggi, hanya mencukupkan diri dengan pendidikan formal yang diperoleh anak di sekolah, akan menjadikan anak semakin terjerumus dalam keterpurukannya. Untuk yang satu ini bukan hanya monopoli keluarga berada tapi bisa juga menghigapi keluarga dari ekonomi lemah sekalipun.

Disinilah urgensi menata sistem kehidupan kita. Sistem Kapitalis-Sekuler yang kita anut selama ini telah sangat cukup membuktikan kelemahannya. Betapa tidak, anak-anak kita yang kelak menjadi generasi penerus tumbuh menjadi generasi yang lemah. Keunggulan kualitas mereka terenggut dengan Liberalisme di segala bidang. Saatnya kita berpikir ulang untuk menerapkan sistem yang sama, karena masih ada Islam. Ya, Islam yang meniscayakan keunggulan kualitas generasi penerus, tidak hanya sebatas intelektualitas, tapi juga emosi dan spiritualitasnya. Siapapun pasti merindukan generasi yang semacam ini. Generasi yang tidak hanya sekadar dirayakan masa kanak-kanaknya melalui Hari Anak Nasional. Semoga menjadi bahan perenungan kita bersama. Wallahu’alam.